SURABAYA – Wakil ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni menyoroti atas keputusan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), yang mengeluarkan surat berisikan ‘gerakan’ penundaan Kongres PSSI untuk memilih ketua dan pengurus asosiasi di tingkat provinsi.
Sedangkan beberapa provinsi sudah menyelesaikan proses seleksi dan menutup pendaftaran bakal calon ketua, tinggal pelaksanaan kongresnya, salah satunya seperti Kongres PSSI Jatim yang diagendakan akan digelar Januari 2026.
Cak Toni sapaan akrabnya, mengaku kecewa dengan kebijakan yang dikeluarkan dengan alasan jauh dari relevansi dunia olahraga. Melalui unggahan di media sosial (medsos) facebook, ia menyebut, Fair Play adalah jargon universal dalam dunia olah raga khususnya sepak bola.
”Mestinya ini menjadi spirit bagi semua yang terlibat, suporter sudah berbenah sedemikian rupa, club sudah bertransformasi ke era sepak bola industri,’ ujarnya dikutip Minggu (14/12).
Menurutnya, keinginan berbenah hanya menjadi angan-angan sepanjang masih bercokol ‘gerombolan’ yang selalu bermain di level kebijakan demi mempertahankan posisi.
”Hanya satu yang tidak berbenah, siapa itu? mungkin saja orang orang yang selama ini hidup dari organisasi, bukan orang yang menghidupi organisasi,” tegasnya.
Makanya, lanjut dia, disaat ada figur mau menghidupi organisasi, maka cara paling gampang adalah menunda, dengan alasan yang anak Sekolah Sepak Bola ( SSB) usia 9 tahun pun tahu kalau itu halusinasi.
”Awas kena angin topan lho ya, kemarin hanya angin sepoi sepoi, kalau badai sudah dikirimkan, carilah kembali alasan pembenar yang mungkin saja anak TK pun tahu kalau itu ilusi,” kata dia.
Dia juga menyindir soal penundaan yang disebut PSSI dalam suratnya tanpa batas waktu. Menurutnya, jeda waktu yang tidak jelas ini akan dimanfaatkan mereka-mereka yang tidak ingin proses ini berjalan lancar.
”Ingat, satu jam saja sikap bisa berubah hanya demi kepentingan, apalagi tanpa batas waktu. Ini janggal,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jawa Timur, Ahmad Riyadh, menegaskan bahwa keputusan PSSI Pusat menunda pelaksanaan Kongres di sejumlah Daerah merupakan bagian dari Dinamika Organisasi yang harus dihormati.
”Penundaan itu disebutkan menyasar sekitar 16 hingga 17 Provinsi yang masa kepengurusannya telah habis atau sedang menjalankan tahapan Kongres,” tegasnya.
Riyadh menjelaskan, penundaan dilakukan karena PSSI ingin menyeragamkan jadwal Kongres di seluruh Indonesia, sekaligus menyesuaikan dengan Provinsi yang juga masuk masa pergantian, seperti Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.
“PSSI berpendapat pentingnya menunda Kongres untuk menyeragamkan seluruh Indonesia. Karena ada daerah yang masa jabatannya berakhir 2025 dan ada yang 2026,” ujarnya.
Riyadh, yang juga anggota Exco PSSI, mengaku mengikuti pembahasan internal bersama Ketua Umum PSSI. Mayoritas Exco disebut sepakat penundaan perlu dilakukan.
Seperti diketahui, pada 10 Desember 2025 PSSI mengeluarkan surat Penundaan Kongres Biasa Pemilihan Asosiasi Anggota PSSI yang ditujukan kepada Ketua Asosiasi Anggota PSSI di-Seluruh Indonesia. Surat ini terbit dua hari setelah PSSI Jatim menutup pendaftaran bakal calon ketua dan hanya ada satu orang yang mendaftar yakni Raja Siahaan.
Surat bernomor 6794/PGD/894/XII-2025 yang ditandatangi Sekjen PSSI Yunus Nusi itu memutuskan mencabut rekomendasi dan menunda seluruh Tahapan dan Pelaksanaan Kongres Biasa Pemilihan PSSI Provinsi dan Asosiasi Anggota PSSI lainnya sampai dengan batas waktu yang akan ditetapkan kemudian.