SURABAYA – Anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKS, Johari Mustawan, menjaring aspirasi warga RW 3 Kelurahan Babatan, Wiyung, dalam masa reses, Kamis (13/2). Dalam pertemuan itu, emak-emak kader Kesehatan Sosial Holistik (KSH) menyampaikan keluhan terkait minimnya dukungan pemerintah terhadap Posyandu Keluarga (Posga).
Melalui keterangannya, Sabtu (15/2) Johari menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya sedang mendorong program berbasis RW untuk mempermudah akses layanan publik. Salah satunya adalah Posga, yang tak hanya fokus pada kesehatan tetapi juga mencakup pendidikan, perumahan, hingga sosial, sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.
Namun, para kader KSH mengeluhkan kurangnya perhatian Pemkot dalam beberapa aspek. Pertama, banyak alat kesehatan seperti timbangan bayi dan tensimeter yang tak layak pakai, meski sudah lama diajukan penggantian ke dinas terkait. Kedua, anggaran untuk operasional Posga minim, sehingga kader harus urunan agar kegiatan tetap berjalan. Ketiga, program makanan tambahan (PMT) hanya diberikan 8 bulan dalam setahun, padahal seharusnya 12 bulan penuh.
Menanggapi hal itu, Johari berjanji akan memfasilitasi pertemuan kader KSH dengan Dinas Kesehatan. “Kalau perlu, kita ajak langsung Kepala Dinas turun ke lapangan, supaya mereka lihat sendiri kondisi sebenarnya,” tegasnya.
Ia juga menekankan perlunya evaluasi PMT agar berjalan setahun penuh. “Ini harus dievaluasi, karena PMT sangat penting, terutama untuk balita,” ujarnya.
Johari berharap ke depan Posga bisa lebih optimal dengan dukungan berbagai pihak. “Harus ada kolaborasi lintas dinas agar Posga tak sekadar layanan kesehatan, tapi juga bisa menjadi deteksi awal kondisi warga Surabaya,” pungkasnya.