HarianMetro.co, POHUWATO – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan anggaran pembangunan infrastruktur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini disampaikannya saat melakukan paparan di hadapan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Ir. Dodi Hanggodo, MPE, beserta jajaran Dirjen Bina Marga, Dirjen Sumber Daya Air (SDA), dan Dirjen Cipta Karya, Kamis (8/5/2025).
Didampingi Kepala Dinas PUPR Pohuwato, Ir. Risdiyanto Mokodompit, ST., MT., Bupati Saipul memaparkan berbagai usulan strategis pembangunan infrastruktur di Pohuwato, termasuk pembangunan Kantor Bupati yang dianggarkan sebesar Rp 40 miliar sebagai salah satu prioritas utama. Menurutnya, kantor tersebut merupakan sarana vital dalam menunjang pelayanan publik.
Tak hanya itu, Bupati juga memperjuangkan pengembalian Dana DAK bidang jalan tahun 2025 sebesar Rp 43,5 miliar, yang sebelumnya telah disetujui dalam APBD namun terblokir akibat efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Dana tersebut diperuntukkan bagi sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan berat, yakni Teratai–Bulangita, Telaga–Dambalo, Telaga 4, dan Telaga Biru–Dambalo.
“DAK ini sangat dibutuhkan masyarakat, apalagi kondisinya sudah rusak berat. Kami berharap anggaran ini bisa kembali dibuka blokirannya,” ujar Bupati Saipul.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga mengusulkan anggaran Inpres Jalan Desa (IJD) yang sebelumnya telah dialokasikan namun terkena refocusing sebesar Rp 67 miliar. Dana itu rencananya akan digunakan untuk peningkatan ruas jalan Molamahu–Hutamoputi dan Ayula–Iloheluma.
Lebih lanjut, tambahan usulan IJD disampaikan untuk pembangunan jembatan Panca Karsa I–Sandalan yang rusak parah dan saat ini membuat masyarakat terpaksa menggunakan perahu rakit untuk aktivitas harian, termasuk mengangkut hasil pertanian. Ia menyebut, jembatan tersebut sebelumnya sudah memiliki Dokumen Perencanaan (DED) dari tahun 2019 dengan estimasi anggaran sebesar Rp 26,5 miliar.
“Jembatan ini krusial bagi aktivitas masyarakat. Tanpa akses yang layak, produktivitas masyarakat terhambat,” tegasnya.
Seluruh proposal usulan pembangunan diserahkan langsung kepada Menteri PUPR dan disaksikan Gubernur Gorontalo, Dr. Ir. Gusnar Ismail. Dalam tanggapannya, Menteri PU menyatakan akan menindaklanjuti seluruh usulan dari para kepala daerah se-Provinsi Gorontalo melalui masing-masing direktorat jenderal sesuai bidangnya.
Adapun total nilai usulan infrastruktur dari Kabupaten Pohuwato yang diajukan mencapai Rp 190,5 miliar. Pemerintah daerah berharap, melalui rapat lintas kementerian dan DPR RI ini, blokir anggaran yang terjadi di Kementerian PU dapat segera dibuka sehingga seluruh usulan dapat diakomodasi dalam APBN 2025. //Mldi
Artikel Bupati Saipul Mbuinga Perjuangkan Dana APBN dan DAK untuk Pembangunan Pohuwato pertama kali tampil pada HARIAN METRO.