SURABAYA — Jawa Timur kembali menunjukkan perannya sebagai lumbung pangan nasional setelah panen raya tahun ini dinyatakan berhasil memenuhi target ketahanan pangan nasional. Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi NasDem, Deni Prasetya.
Menurut Deni, capaian tersebut patut diapresiasi, namun ia mengingatkan bahwa ketahanan pangan tidak cukup dipandang sebagai target tahunan semata, melainkan harus dirancang untuk jangka panjang.
“Hari ini kita memang sudah memenuhi target. Tapi ke depan, yang penting adalah keberlanjutan. Salah satunya bagaimana pengelolaan lahan dilakukan secara bijak, tanpa harus memperluas lahan yang ada,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Jawa Timur memiliki potensi lahan pertanian seluas sekitar 1,2 juta hektare. Untuk menjaga produktivitas, diperlukan pendekatan yang memperhatikan kesuburan tanah, penggunaan pupuk organik, serta integrasi dengan sektor peternakan.
Sebagai anggota Komisi B DPRD Jatim yang membidangi perekonomian dan pertanian, Deni juga menekankan pentingnya modernisasi pertanian dan pembangunan infrastruktur pendukung, seperti jalan usaha tani dan sistem irigasi yang andal.
“Modernisasi pertanian tidak akan efektif jika air irigasi hanya tersedia sebulan sekali. Maka, pembangunan infrastruktur dasar harus diprioritaskan,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya keterhubungan antarwilayah pertanian dengan jalur distribusi agar hasil panen tidak terhambat dalam proses pemasaran. Peran pemerintah daerah dan pusat dalam membangun ekosistem ini menjadi sangat krusial.
Lebih lanjut, Deni menyoroti minimnya regenerasi petani muda sebagai persoalan serius. Menurutnya, banyak anak muda dari keluarga petani yang enggan melanjutkan profesi orang tuanya, dan ini berdampak pada alih fungsi lahan ke sektor industri atau properti.
“Pemerintah harus menciptakan iklim yang menarik bagi generasi muda agar tertarik terjun ke pertanian. Caranya bisa melalui pelatihan, bantuan permodalan, hingga pembangunan infrastruktur,” ucap politisi asal Jember ini.
Soal wacana pembentukan BUMD Pangan di Jawa Timur, Deni menyambut positif namun mengingatkan perlunya kajian menyeluruh.
“Kalau tujuannya hanya untuk stabilisasi harga, bisa saja. Tapi BUMD Pangan harus memiliki arah dan struktur pengelolaan yang jelas, agar tidak justru membebani APBD,” tandasnya.
Deni juga mendukung program nasional “Satu Desa Satu Koperasi Merah Putih” sebagai upaya membangun kemandirian ekonomi desa. Namun ia menegaskan bahwa koperasi harus dijalankan secara profesional oleh pelaku usaha yang memiliki kelengkapan legalitas, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin operasional.