SURABAYA — Ketimpangan dalam dunia pendidikan kembali menjadi sorotan DPRD Jawa Timur. Kali ini, persoalan muncul dari minimnya ketersediaan guru bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), khususnya di jenjang SMA/SMK yang dikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Imam Makruf, menilai kurangnya guru pendamping untuk siswa inklusi menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Jatim masih jauh dari kata ideal.
“Kendalanya sekarang ini SMA dan SMK kekurangan guru bagi siswa inklusi atau kebutuhan khusus. Di sisi lain sekarang ini sekolah umum harus menerima siswa inklusi,” ungkap Imam Makruf, Selasa (8/7)
Legislator dari Partai Gerindra itu mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret, salah satunya dengan melakukan rekrutmen besar-besaran guna mengisi kekosongan guru inklusi di sekolah negeri.
Ia juga mengusulkan alternatif solusi, yakni mengarahkan skema rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar difokuskan pada guru inklusi.
“Tugas pemerintah itu punya kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa termasuk bagi siswa inklusi atau kebutuhan khusus,” tegasnya.
Tak hanya pemerintah, Imam juga menekankan pentingnya inisiatif dari pihak sekolah untuk turut mencari solusi alternatif dalam menghadapi kekurangan tenaga pengajar bagi siswa ABK.
“Sekolah-sekolah juga perlu didorong untuk lebih aktif dalam mencari solusi terkait kekurangan guru inklusi, misalnya dengan bekerja sama dengan pihak terkait atau lembaga pendidikan,” pungkasnya.