SURABAYA – Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, M. Eri Irawan, menanggapi polemik terkait rencana pengalihan rute layanan Trans Jatim Koridor VII yang awalnya dirancang melintasi Sidoarjo, Gresik, hingga ke Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) Surabaya.
Ia menegaskan bahwa Pemkot Surabaya tidak menolak keberadaan Trans Jatim, melainkan telah menyiapkan solusi intermoda yang sesuai dengan desain transportasi kota.
“Artinya, sebenarnya ada solusi dalam proses. Jadi jangan dibilang seolah Surabaya menolak, toh sudah diberi solusi,” ujar Eri, Minggu (20/7)
Ia menjelaskan, Trans Jatim sebagai angkutan antarkota direncanakan berhenti di Karangpilang, lalu dilanjutkan dengan layanan feeder milik Dishub Surabaya menuju pusat kota.
Menurut Eri, integrasi antarmoda antara Trans Jatim dan sistem transportasi lokal Surabaya selama ini telah berjalan. Beberapa halte Trans Jatim telah dilayani oleh rute feeder maupun trunk dalam kota, sehingga layanan saling terhubung dan saling mengisi.
Lebih lanjut, politisi muda asal PDI-P ini mengatakan bahwa keterbatasan sumber daya yang dihadapi Dishub Jatim dan Dishub Surabaya menjadi tantangan dalam pengembangan rute.
Ia mengungkapkan bahwa pengalihan rute ke Lamongan didasari kajian pola bangkitan penumpang yang belum optimal serta waktu tempuh yang diperkirakan mencapai lebih dari tiga jam hingga ke Karangpilang.
“Kalau alasan mendasarnya adalah pola bangkitan lalu waktu tempuh hingga variabel kemacetan, maka jangan kemudian Surabaya dikambinghitamkan seolah-olah rute ini batal karena ditolak Surabaya,” tegasnya.
Eri juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas instansi dalam pengembangan transportasi umum. Ia menilai komunikasi yang solid antara kementerian, lembaga, dan pemda menjadi kunci sukses sistem transportasi yang terintegrasi.
“Kita butuh energi besar dan kolaborasi untuk mengembangkan transportasi umum. Jadi jangan mensimplifikasi masalah hanya dengan melempar isu bahwa rute batal karena tidak bisa masuk Terminal Joyoboyo,” pungkasnya.