SURABAYA – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur menggelar diskusi publik bertajuk “Jawa Timur Sedang Baik-Baik Saja, Penegasan Zero Pungli Dinas Pendidikan Jawa Timur” pada Kamis (28/8).
Kegiatan ini digelar sebagai respons terhadap sorotan publik mengenai lemahnya tata kelola pendidikan di Jawa Timur, terutama terkait isu pungutan dan dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang kerap mencuat setiap tahun saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Padahal, menurut MAKI, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
Koordinator MAKI Jatim, Heru Satriyo, menegaskan bahwa kondisi tata kelola pendidikan di Jawa Timur masih berjalan pada jalurnya. Ia juga membantah isu nasional terkait gejolak aksi massa di Kabupaten Pati yang coba ditarik ke wilayah Jawa Timur.
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat aktif bergerak memberikan yang terbaik untuk rakyat. Tata kelola pendidikan juga baik-baik saja,” ujar Heru dalam pemaparannya.
Hal senada disampaikan Ketua Forum Komunikasi Ketua Komite SMA-SMK Jawa Timur, Kunjung Wahyudi. Menurutnya, opini publik terkait dunia pendidikan belakangan ini cenderung dibangun dengan narasi negatif sehingga berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat.
“Narasi negatif selalu digoreng, bahkan pengelola sekolah kerap dilaporkan pada hal-hal yang belum jelas. Padahal, pendidikan itu tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat,” tegas Kunjung.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi orang tua dan komite sekolah, sebagaimana dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban menjamin pendidikan dasar, namun tetap harus melibatkan dukungan masyarakat.
“Dana dari masyarakat diperlukan untuk mendukung terselenggaranya pendidikan. Jadi peran serta orang tua itu sangat penting, dan ini harus dicermati,” tambah alumnus FISIP UWKS tersebut.