Administrasi publik (yang berkualitas) sepenuhnya bergantung pada kepercayaan publik. Warga negara mengharapkan birokrasi untuk mengedepankan kepentingan publik, mengelola sumber daya dengan benar, dan membuat keputusan yang adil.
Pelayanan yang andal dan pengambilan keputusan yang bijaksana adalah resep pasti untuk memupuk kepercayaan tersebut. Intinya, integritas, akuntabilitas, dan transparansi adalah prasyarat mutlak yang menopang kepercayaan publik.
Kepercayaan ini tidak berhenti hanya pada kepatuhan hukum semata. Pejabat publik dituntut untuk menunaikan kewajiban yang lebih dalam. Mereka harus membuat rekomendasi dan keputusan dengan satu-satunya tujuan untuk melayani dan bermanfaat bagi kepentingan publik.
Sebaliknya, perilaku buruk dari pihak yang telah dipercaya untuk menjaga kepentingan dan sumber daya publik akan menimbulkan konsekuensi serius bagi institusi mereka.
Sikap dan perilaku tidak etis adalah erosi kepercayaan tercepat. Jadi, administrasi publik yang baik dikonstruksi di atas kepercayaan, dan kepercayaan hanya dapat dipertahankan melalui tindakan yang berintegritas dan fokus pada kepentingan publik.
Administrasi publik yang beretika adalah benteng utama birokrasi, memastikan setiap aparat bertindak sebagai pelayan sejati bagi masyarakat.
Konteks etika yang terus dikembangkan adalah garansi keberhasilan dan kelangsungan hidup profesional. Etika dalam ranah ini dapat menghadirkan area isu menantang yang dikaji tidak hanya dari sudut pandang teoretis tetapi juga aspek validitas prinsip, norma etika dan moral di bidang praktik administrasi publik.
Implikasinya adalah bagaimana layanan untuk warga negara disediakan tidak sekadar demi kepentingan ekonomi namun juga sarana etis, karena akhirnya berdampak pada publik/warga negara.
Kiranya penting untuk mengartikulasikan nilai-nilai etis dan menopang pelayanan publik.
Sesungguhnya pelayanan prima mengacu pada nilai-nilai inti (core values) yang memandu setiap tugas harian dan interaksi dengan publik.
Kita wajib membangun kerangka acuan yang jelas mengenai prinsip dan standar yang diterapkan. Ini penting untuk meningkatkan apresiasi bersama, baik dari pejabat publik maupun masyarakat, terhadap isu etika demi terciptanya layanan publik yang efektif dan efisien.
Sementara itu, maladministrasi, korupsi, dan perilaku tidak etis adalah racun yang paling cepat mengikis kepercayaan publik. Kehancuran kepercayaan ini terjadi terutama saat perilaku buruk tersebut dipandang bukan hanya sebagai ulah oknum, tetapi juga sebagai kegagalan sistemik dan bukti nyata tata kelola yang buruk.
Dalam konteks ini, etika bukan sekadar aturan, namun fondasi mutlak untuk mendapatkan kepercayaan dan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.
Buku ini terdiri atas 13 Bab. Diawali dari Konsep Dasar Etika Administrasi Publik hingga Tantangan Etika Administrasi Publik. Dengan kupasan tuntas mengenai ‘apa dan bagaimana’ Etika Administrasi Publik, kiranya buku ini adalah bekal yang cukup memadai bagi setiap penekun kajian, maupun pembaca yang baru menjajaki bidang tersebut.
Identitas Buku:
Judul : Etika Administrasi Publik
Penulis : M. Chazienul Ulum dan Luthfi J. Kurniawan
Tahun : 2021
ISSN : 9786236709245
Penerbit : Intrans Publishing