SURABAYA – Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Arek Suroboyo Asli (Arsas) menggelar audiensi bersama Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait kondisi terkini di Kota Pahlawan. Pertemuan berlangsung pada Rabu (18/6) dan dihadiri oleh sekitar 20 anggota Arsas.
Dalam kesempatan itu, Arsas menyoroti dua isu utama, yakni keberadaan juru parkir (jukir) liar dan pengelolaan Sentra Wisata Kuliner (SWK) yang dinilai belum optimal.
Ketua Arsas, Heri Bimantara, menyatakan pihaknya mendukung penuh langkah Wali Kota Surabaya dalam menertibkan parkir liar yang masih marak di berbagai titik, termasuk di depan toko-toko modern. Ia menilai praktik tersebut telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018.
“Terkait masalah parkir liar ini kami sepakat untuk ditertibkan. Langkah wali kota itu bagus,” ujar Heri usai pertemuan.
Namun demikian, Heri menilai penertiban tersebut belum sepenuhnya merata. “Sampai saat ini masih banyak parkir liar. Kami berharap penertiban ini menjangkau hingga pelosok-pelosok, agar Surabaya menjadi kota yang lebih tertib dan aman,” imbuhnya.
Selain isu perparkiran, Arsas juga menyoroti kondisi SWK di Surabaya yang banyak di antaranya tidak aktif alias vakum. Mereka meminta agar warga asli Surabaya bisa dilibatkan secara langsung dalam pengelolaan dan revitalisasi SWK.
“Kami ingin dilibatkan dalam pengelolaan SWK yang saat ini banyak tidak berfungsi. Ini bisa menjadi peluang untuk memberdayakan kami sebagai putra daerah,” jelas Heri.
Sebagai solusi, Arsas mengusulkan konsep revitalisasi SWK dengan pendekatan tematik berbasis kearifan lokal. “Jika kami diberi ruang, kami ingin menjadikan SWK sebagai tempat yang tematik dan menarik, sehingga bisa menjadi destinasi kuliner yang lebih hidup dan ramai dikunjungi,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono atau yang akrab disapa Cak Awi menyambut baik aspirasi yang disampaikan. Ia menilai semangat warga yang ingin berkontribusi bagi kotanya patut diapresiasi.
“Kami menerima teman-teman dari Arsas yang menyampaikan sejumlah aspirasi. Mereka tidak ingin menjadi penonton di kota sendiri dan ingin berkontribusi secara langsung,” kata legislator dari Fraksi PDI-P.
Ia juga membenarkan, bahwa Arsas mendukung langkah penertiban jukir liar oleh Wali Kota, serta berharap hasil dari pengelolaan parkir dapat dikembalikan untuk kepentingan masyarakat Surabaya.
Terkait dengan SWK, Cak Awi mengatakan aspirasi Arsas agar dilibatkan dalam pengelolaan, termasuk sebagai tenaga kerja seperti jukir resmi, patut dipertimbangkan karena dapat menyerap tenaga kerja lokal.
“Aspirasi ini, baik soal dukungan terhadap penertiban parkir maupun usulan pengelolaan SWK, akan saya sampaikan langsung kepada Bapak Wali Kota Surabaya,” pungkasnya.