SURABAYA – Suasana peresmian Rumah Aspirasi milik DPD Partai Golkar Kota Surabaya mendadak hangat setelah dua komunitas, yakni driver ekspedisi online Shopee dan ojek online (ojol), menyampaikan langsung keluhannya di hadapan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Adies Kadir, Jumat (31/10).
Perwakilan komunitas driver ekspedisi online Shopee, Nur, menyampaikan apresiasi terhadap keberlanjutan program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang dinilai telah banyak membantu masyarakat kurang mampu. Ia berharap program tersebut tetap dipertahankan dan terus diperjuangkan di bawah naungan Partai Golkar.
“Program ini membuka peluang pendidikan tinggi bagi anak-anak bangsa. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Adies Kadir yang telah memfasilitasi dan memperjuangkan program ini,” ujarnya.
Sementara itu, Saiful, perwakilan komunitas ojek online Gojek, mengeluhkan tingginya potongan tarif serta sistem kemitraan yang dianggap belum adil. Ia juga menyoroti adanya sanksi sepihak dari pihak operator tanpa penjelasan yang jelas.
“Kami berharap Partai Golkar memberi perhatian serius agar ke depan komunitas ojol memiliki wadah yang tepat untuk menyuarakan aspirasi mereka. Rumah Aspirasi ini semoga bisa menjadi jembatan menuju kebijakan yang lebih adil,” ungkapnya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Adies Kadir menegaskan bahwa Partai Golkar akan menindaklanjuti setiap masukan yang disampaikan masyarakat, termasuk dari komunitas ojol dan driver ekspedisi.
“Tadi juga ada aspirasi dari komunitas ojol. Mereka meminta agar regulasi yang memberatkan, seperti potongan berlebihan dan kebijakan sepihak, bisa ditinjau ulang. Teman-teman di DPR RI sudah memfasilitasi hal ini, dan insyaallah setelah masa reses, seluruh aspirasi akan kami tindak lanjuti,” jelasnya.
Adies juga menegaskan komitmen Partai Golkar untuk terus memperjuangkan program beasiswa pendidikan, termasuk Indonesia Pintar dan KIP Kuliah.“Untuk program beasiswa, Partai Golkar akan berupaya semaksimal mungkin agar lebih banyak anak bangsa bisa melanjutkan pendidikan tinggi,” ujarnya.
Selain itu, Adies menambahkan bahwa salah satu persoalan yang akan segera difasilitasi adalah sengketa tanah antara warga Dukuh Pakis dan PT Pertamina.
“Kami akan membawa persoalan ini ke DPR RI melalui Komisi II, VI, dan XII agar segera ditemukan solusi yang adil. Bila perlu, kami akan mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) atau panitia kerja (Panja) untuk memperdalam kasus ini,” tegasnya.