SURABAYA – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mendesak Satpol PP untuk mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan anak jalanan, PKL, dan pengamen.
Desakan ini muncul setelah tragedi seorang pengamen yang meninggal dunia usai melompat ke Kali Jagir saat menghindari patroli Satpol PP.
“Kami meminta Satpol PP untuk mengevaluasi S.O.P khususnya penanganan anjal, PKL, dan pengamen,” kata politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe, Jumat (29/8).
Menurutnya, evaluasi tersebut mendesak dilakukan agar pendekatan Satpol PP tidak hanya menekankan aspek penertiban.
“Pendekatan humanis harus benar-benar dikedepankan dan diwujudkan secara nyata, bukan hanya sebatas slogan atau jargon,” tegas Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya itu.
Cak Yebe mengungkapkan, banyak laporan dari warga yang merasa resah dengan tindakan aparat di lapangan. “Karena fakta yang dijumpai di lapangan banyak keluhan dari masyarakat tentang tindakan Satpol PP yang tidak mengedepankan pendekatan humanis dan cenderung represif dan berlebihan,” ungkapnya.
Selain itu, ia menyoroti keberadaan Tim Asuhan Rembulan yang selama ini ditugasi menangani gelandangan dan pengemis.
“Terkhusus untuk tim asuhan rembulan perlu dievaluasi SOP-nya,” jelas Cak Yebe.
Cak Yebe menilai kejadian di Kali Jagir menjadi peringatan keras bagi Pemkot Surabaya. Oleh karena itu, dia berharap pemerintah kota benar-benar serius membenahi sistem pengawasan dan pembinaan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
“Agar ke depan tidak terjadi lagi peristiwa Rendra berikutnya,” tegasnya.
Selain mendesak evaluasi SOP, Yona juga meminta Satpol PP membuka ruang komunikasi dengan masyarakat. Menurut dia, keterlibatan warga penting agar kebijakan penertiban berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan resistensi.
“Satpol PP harus merangkul, bukan justru menciptakan rasa takut di tengah masyarakat,” tutur dia.
Dengan adanya evaluasi ini, Cak Yebe berharap Satpol PP bisa menjadi aparat penegak perda yang lebih persuasif dan dekat dengan warga. Dia menegaskan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan.
“Kalau Satpol PP humanis, masyarakat juga akan lebih menerima dan mendukung kebijakan pemerintah,” tutupnya.