SURABAYA – Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Jatim, Agus Black Hoe Budianto, menegaskan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 tidak boleh hanya dilihat sebagai dokumen teknis.
Hal itu disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Jawa Timur terkait pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2025, Senin (8/9).
Ia menilai perubahan APBD itu sebagai instrumen politik anggaran yang menentukan arah pembangunan serta kesejahteraan rakyat.
“Setiap angka dalam APBD, setiap alokasi, dan setiap kebijakan anggaran sesungguhnya mewakili harapan rakyat yang mendambakan keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan,” tegas Agus,
Ia menegaskan, Fraksi PDIP selalu berpijak pada prinsip keberpihakan terhadap rakyat kecil, memperkuat kemandirian daerah, serta memastikan setiap rupiah dalam APBD digunakan untuk kepentingan publik secara adil, transparan, dan akuntabel.
Ia mengungkapkan, berdasarkan telaah terhadap jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi, Fraksi PDIP menyoroti beberapa persoalan strategis.
Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD), katanya target PAD 2025 turun signifikan akibat perubahan regulasi.
Fraksi PDIP menilai strategi konkret optimalisasi PAD perlu dijelaskan secara detail, baik melalui intensifikasi, ekstensifikasi, maupun penguatan peran BUMD.
Selanjutnya, struktur belanja daerah. Belanja operasi masih mendominasi hingga 72 persen, sementara belanja modal hanya 9 persen.
Fraksi PDIP menekankan perlunya pergeseran ke arah belanja produktif seperti infrastruktur, pelayanan publik, dan SDM. Disusul dengan perlindungan sosial dan stunting.
Menurutnya, Fraksi PDIP menilai jawaban eksekutif masih deklaratif tanpa indikator capaian yang jelas, baik terkait program perlindungan nelayan, petani, UMKM, maupun target penurunan stunting.
Ia menambahkan, digitalisasi dan green economy. Program e-budgeting, e-katalog, dan energi terbarukan sudah disebutkan, tetapi indikator keberhasilan dan target terukur belum dijelaskan.
“Jawaban eksekutif masih cenderung normatif dan retoris. Kami mendorong agar setiap kebijakan dilengkapi indikator yang jelas serta terukur,” tegas Agus.