HarianMetro.co, POHUWATO – Polemik hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank SulutGo (BSG) yang digelar di Manado, Sulawesi Utara, belum lama ini, menjadi sorotan dalam Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kabupaten Pohuwato, Senin (14/4/2025).
Dalam agenda penyampaian nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024, sejumlah fraksi di DPRD menyoroti kerja sama Pemerintah Kabupaten Pohuwato dengan pihak BSG, yang belakangan ramai dibahas masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menjelaskan bahwa polemik ini muncul akibat ketidakpuasan sejumlah kepala daerah di Provinsi Gorontalo terhadap hasil RUPS-Luar Biasa BSG tahun 2025.
“Keputusan pengangkatan direksi dan komisaris dinilai menyalahi beberapa aturan dan tidak memberi ruang bagi perwakilan Gorontalo. Padahal sebelumnya unsur Gorontalo selalu ada di jajaran komisaris,” ungkap Bupati Saipul.
Menurutnya, polemik ini terus bergulir dan berdampak pada keputusan beberapa kepala daerah yang memilih keluar dari kerja sama dengan BSG, menarik dana penyertaan modal, serta memindahkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke bank lain.
Kemudian, Bupati Saipul juga mengaku telah menerima berbagai masukan dari tokoh masyarakat dan pihak-pihak terkait yang mendorong agar kerja sama dengan BSG ditinjau kembali.
Meski demikian, Bupati Saipul menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pohuwato tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan.
“Kami tidak bisa serta merta ambil langkah terburu-buru. Karena ini menyangkut keuangan daerah yang merupakan amanah rakyat, tentu harus dibicarakan terlebih dahulu dengan DPRD dan berbagai pihak terkait,” tegas Bupati Saipul.
Lebih lanjut, Bupati Saipul menjelaskan bahwa pemindahan RKUD bukanlah proses yang sederhana. Harus ada pengajuan ke Kementerian Keuangan dan kesepakatan kerja sama baru dengan bank yang dituju.
Selain itu, pemindahan RKUD di tengah berjalannya tahun anggaran bisa mengganggu proses pencairan dan pencatatan transaksi SP2D.
“Pemindahan idealnya dilakukan di awal tahun anggaran agar tidak menghambat jalannya pemerintahan,” kata Bupati Saipul.
Tak hanya persoalan teknis, Bupati Saipul juga menyinggung dampak non teknis yang patut dipertimbangkan, terutama terkait nasib para karyawan BSG yang merupakan putra-putri daerah Gorontalo.
“Jika kerja sama dihentikan, dan BSG harus mengurangi karyawannya, maka akan berdampak pada mereka yang kehilangan pekerjaan. Ini akan menambah angka pengangguran di daerah,” pungkas Bupati Saipul.//AD
Artikel Hasil RUPS BSG Tuai Polemik, Bupati Saipul Minta Tak Ambil Keputusan Terburu-buru pertama kali tampil pada HARIAN METRO.