SURABAYA – Kekosongan jabatan direksi yang membuat Wali Kota Eri Cahyadi menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), melihat kondisi itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mendesak pemerintah kota (Pemkot) untuk segera mempercepat proses seleksi rekrutmen direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terutama di Perumda Surya Sembada dan Kebun Binatang Surabaya (KBS), karena masa jabatan direksi telah berakhir.
“Kami DPRD meminta kepada pemkot dalam hal ini Wali Kota Eri Cahyadi segera melakukan seleksi rekrutmen posisi vital di Direksi BUMD, yang saat ini sudah habis masa jabatan. Baik itu di Direksi Surya Sembada maupun di Direksi Kebun Binatang Surabaya (KBS),” ujar cak Yebe sapaan akrabnya, Selasa (25/11).
Cak Yebe menilai, posisi ini memiliki keterbatasan wewenang yang dapat menghambat kebijakan strategis perusahaan.
“Kalaupun memang telah ditunjuk PLT-nya, maka yang dikhawatirkan PLT ini kan tidak diberikan wewenang mengambil kebijakan strategis terkait dengan operasional BUMD tersebut. Maka lakukanlah proses seleksi maupun rekrutmen,” paparnya.
Menurutnya, ketiadaan direksi definitif dapat berdampak pada operasional dan pengembangan BUMD, mengingat PLT tidak dapat mengambil keputusan yang bersifat jangka panjang dan strategis.
Cak Yebe mendorong agar proses seleksi direksi BUMD ini dilakukan dengan pola yang serupa dengan rekrutmen jabatan eselon di lingkungan Pemkot, seperti Kepala Dinas, Kepala Bagian, maupun Sekretaris Daerah (Sekda). Ia menekankan pentingnya proses yang transparan dan akuntabel.
“Kami mendorong proses rekrutmen dilakukan transparan dan akuntabel. Bisa diseleksi dengan pola yang sama sebagaimana yang terjadi di beberapa waktu yang lalu. Bagaimana proses Kabag, Kadis di pejabat-pejabat eselon itu, itu dilakukan dengan terbuka,” katanya
Cak Yebe menyarankan agar seleksi rekrutmen ini melibatkan berbagai unsur, baik organik maupun non-organik, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN. Tujuannya adalah untuk menjaring kandidat terbaik yang memiliki potensi dan kredibilitas tinggi untuk memimpin BUMD.
“Perlu dilibatkan dari unsur organik maupun non-organik. Baik itu dari unsur ASN maupun non-ASN, yang tentunya mereka memiliki potensi dan kredibilitas terkait dengan jabatan. Atau posisi yang dibutuhkan,” pungkasnya.