SURABAYA – Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, yang akrab disapa Cak YeBe, memaparkan hasil kunjungan kerja (kunker) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Senin (2/6).
Dalam kunjungan tersebut, Komisi A mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mengembangkan konsep hunian vertikal terpadu, meniru model Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput di Jakarta.
“Rusun Pasar Rumput memiliki 1.984 unit, masing-masing seluas 36 meter persegi, dengan dua kamar tidur, pantry, dan ruang tamu. Ini sangat layak untuk keluarga. Harga sewanya juga terjangkau, mulai dari Rp1,1 juta hingga Rp2,25 juta per bulan,” ujar Yona, yang akrab disapa Cak YeBe, dalam video unggahan resminya, Rabu (4/6).
Menurut Cak YeBe, konsep hunian vertikal seperti ini layak diterapkan di Surabaya karena mampu menjawab tantangan keterbatasan lahan dan tingginya harga properti di kawasan perkotaan. Dengan memanfaatkan aset milik daerah, pembangunan rusun dapat dilakukan tanpa mengganggu aktivitas ekonomi warga di sekitarnya.
“Kebutuhan akan tempat tinggal adalah hak dasar warga. Namun di Surabaya, harga rumah makin sulit dijangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Karena itu, kami menjajaki model hunian yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga mendukung perekonomian warga,” jelasnya.
Ia menambahkan, konsep ini merujuk pada skema Hunian Bersubsidi Berbasis Aset, seperti Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Dalam skema tersebut, tanah tetap menjadi milik negara atau pemerintah daerah, namun dapat dimanfaatkan secara legal oleh pengembang untuk membangun hunian vertikal.
Sementara itu, Anggota Komisi A lainnya, Saifuddin, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mewujudkan rumah susun milik (rusunami) yang terjangkau.
“Sudah saatnya Surabaya memiliki roadmap pembangunan hunian masa depan yang tidak hanya layak huni, tetapi juga terintegrasi dan mendukung mobilitas warganya. Kami mendorong agar Pemkot mulai menggandeng pengembang swasta. Idealnya, cicilan rusun bisa disamakan dengan cicilan motor ringan dan terjangkau,” tuturnya.
Melalui kerja sama seperti ini, warga kota dapat memiliki hunian tetap tanpa terbebani cicilan tinggi. Selain menjawab persoalan keterbatasan lahan dan lonjakan harga tanah, pendekatan ini juga memperkuat fungsi sosial dan ekonomi di kawasan permukiman.