HarianMetro.co, POHUWATO – Kegiatan Pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Buruh Bumi Panua (PBBP) Kabupaten Pohuwato yang berlangsung di Aula Panua, Minggu (14/12/2025), tidak hanya menjadi momentum penguatan organisasi buruh di Bumi Panua, tetapi juga memunculkan sorotan tajam terhadap minimnya kehadiran pimpinan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Padahal, panitia pelaksana telah menyampaikan undangan resmi kepada seluruh pimpinan perusahaan sebagai bentuk ajakan untuk membangun komunikasi, dialog terbuka, serta memperkuat hubungan industrial yang sehat antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah daerah. Kehadiran perusahaan dinilai sangat penting untuk memahami tujuan pembentukan organisasi buruh, sekaligus mencegah kesalahpahaman dalam dinamika ketenagakerjaan ke depan.
Pengukuhan DPP PBBP dilakukan langsung oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, dan turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Beni Nento, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Pohuwato–Boalemo, Limonu Hippy, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Gorontalo, unsur Polres Pohuwato, serta sejumlah pimpinan OPD dan tokoh terkait lainnya. Namun demikian, absennya sebagian besar pimpinan perusahaan justru menjadi catatan penting dalam agenda tersebut.
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo sekaligus Dewan Pendiri PBBP, Limonu Hippy, secara terbuka menyampaikan keprihatinan dan kekecewaannya atas sikap sejumlah pimpinan perusahaan yang memilih tidak hadir dalam forum buruh yang secara khusus membahas kepentingan para pekerja yang selama ini menjadi bagian dari roda produksi perusahaan-perusahaan tersebut.
“Sangat disayangkan, undangan sudah disampaikan secara resmi, namun masih ada pimpinan perusahaan yang enggan hadir dalam kegiatan buruh dan pekerja yang selama ini telah mereka pekerjakan di Bumi Panua,” tegas Limonu dalam pernyataannya.
Menurutnya, ketidakhadiran pihak perusahaan mencerminkan kurangnya kepedulian terhadap upaya membangun komunikasi dan pemahaman bersama antara pekerja dan pemberi kerja. Padahal, tujuan utama pembentukan Perkumpulan Buruh Bumi Panua adalah menciptakan ruang dialog dan penyelesaian masalah secara bermartabat, bukan konfrontasi atau tekanan sepihak.
“Justru perusahaan yang ada di depan mata tidak hadir. Padahal maksud kami mengundang mereka adalah agar mereka memahami tujuan organisasi ini, supaya tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari,” tambahnya.
Limonu mengungkapkan bahwa selama ini banyak persoalan ketenagakerjaan di Kabupaten Pohuwato muncul akibat minimnya ruang komunikasi resmi antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah daerah. Kondisi tersebut sering kali memaksa pekerja menyelesaikan persoalan secara sendiri-sendiri, bahkan tidak jarang berujung pada konflik yang merugikan semua pihak.
Ia menegaskan bahwa hubungan industrial yang sehat tidak mungkin terbangun tanpa kehadiran dan keterlibatan aktif perusahaan. Perusahaan membutuhkan pekerja untuk memperoleh keuntungan dan menjalankan operasionalnya, sementara pekerja membutuhkan perusahaan sebagai penyedia lapangan kerja dan sumber penghidupan.
“Jika perusahaan terus abai terhadap forum-forum dialog seperti ini, maka risiko konflik industrial akan semakin besar. Dampaknya bukan hanya pada pekerja, tetapi juga pada iklim investasi dan meningkatnya angka pengangguran di daerah,” ujarnya.
Meski demikian, Limonu menekankan bahwa Perkumpulan Buruh Bumi Panua tidak dibentuk untuk merongrong perusahaan atau mengganggu iklim investasi. Sebaliknya, organisasi ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi dan wadah penyelesaian persoalan ketenagakerjaan secara adil, terstruktur, dan berlandaskan musyawarah.
“Saya tidak setuju jika organisasi buruh hanya digunakan untuk menekan perusahaan hingga investasi tidak terjaga. Tetapi jika organisasi ini menjadi wadah pemersatu pekerja dan penjaga hubungan industrial yang harmonis, maka saya berdiri paling depan bersama buruh di Kabupaten Pohuwato,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya kerap menerima laporan dari tenaga kerja lokal yang mengaku mengalami intimidasi saat menuntut hak-hak mereka. Menurutnya, kondisi tersebut tidak seharusnya terjadi apabila hubungan industrial dibangun di atas komunikasi yang sehat dan saling menghargai.
Ke depan, Limonu berharap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Pohuwato tidak lagi mengabaikan forum-forum resmi buruh. Ia menekankan bahwa setiap perselisihan yang terjadi di lingkungan kerja seharusnya diselesaikan melalui organisasi buruh sebagai mediator, bukan melalui cara-cara individual yang justru merugikan pekerja.
“Saya siap menjadi fasilitator dan mediator bagi para pekerja ketika terjadi ketidakadilan, baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun oleh pemerintah daerah. Organisasi buruh harus hadir sebagai solusi, bukan sebagai sumber konflik,” pungkasnya.
Untuk diketahui, dalam kegiatan tersebut hanya terlihat sejumlah perwakilan perusahaan seperti PT LIL, PT BJA, dan IGL. Sementara beberapa perusahaan besar lainnya, termasuk Pani Gold Project, tidak tampak hadir meskipun telah diundang secara resmi oleh panitia. Ketidakhadiran ini pun menjadi sorotan dan diharapkan tidak terulang pada agenda-agenda dialog ketenagakerjaan berikutnya.//Hm
Artikel Limonu Hippy Kecewa, Sejumlah Perusahaan Absen dalam Pengukuhan PBBP Pohuwato pertama kali tampil pada HARIAN METRO.