HarianMetro.co, JAKARTA – Pernyataan mengejutkan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo, H. Fikram A.Z. Salilama, S.IP., yang menyebut praktik hugel (hubungan gelap/perselingkuhan) sebagai “hal biasa,” kini berujung pada eskalasi politik yang lebih serius. Lembaga Literasi Motoliango resmi melaporkan hal ini ke DPP Partai Golkar, karena dinilai telah mencederai integritas lembaga legislatif, Minggu (21/9/2025).
Ucapan tersebut memantik kritik keras lantaran keluar dari mulut pejabat yang sejatinya bertugas menjaga marwah dan etika dewan. Alih-alih memberi teladan, pernyataan itu memberi kesan seolah perselingkuhan politisi bukanlah aib publik, melainkan sesuatu yang lumrah.
Sekretaris Direktur Motoliango, Rausan Fikri Nurdin, menilai pernyataan itu tidak hanya keliru, tetapi berbahaya. “Ketika penjaga kehormatan justru meremehkan pelanggaran moral, maka yang runtuh bukan hanya citra pribadi, melainkan martabat DPRD sebagai institusi serta kepercayaan rakyat Gorontalo,” tegasnya.
Krisis ini semakin pelik karena publik masih mengingat deretan kasus dugaan perselingkuhan wakil rakyat dan pejabat publik yang viral sepanjang setahun terakhir. Dengan pernyataan Ketua BK, seolah-olah praktik serupa sedang dinormalisasi.
Tak berhenti di situ, Motoliango mengungkap temuan awal yang lebih mengkhawatirkan. Saat ini lembaga tersebut memegang data adanya anggota legislatif dari 5 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Gorontalo yang diduga memiliki wanita simpanan.
Data ini, menurut Motoliango, sedang diverifikasi untuk memastikan akurasi, namun bila terbukti, maka akan menjadi bukti nyata bahwa perselingkuhan bukan sekadar rumor, melainkan fenomena sistemik yang merongrong kehormatan politik daerah.
“Kami tidak akan tinggal diam. Data ini bisa menjadi pintu masuk investigasi yang lebih dalam, dan publik berhak tahu siapa saja wakil rakyat yang mengkhianati amanah,” ujar Rausan.
Eskalasi persoalan ini tidak bisa lagi dilihat sebagai isu lokal semata. Di tengah krisis kepercayaan terhadap partai politik di tingkat nasional, sikap permisif terhadap skandal moral di Gorontalo justru mempertegas persepsi publik bahwa politik hanya menjadi arena kepentingan pribadi.
Apabila partai besar seperti Golkar tidak segera menindak tegas kadernya, maka dampak krisis moral di daerah berpotensi mencoreng citra partai di kancah nasional.
Motoliango menutup pernyataannya dengan mengingatkan falsafah luhur Gorontalo:
“Adati hula-hula’a to Syara, Syara hula-hula’a to Kuru’ani.”
Nilai ini menegaskan bahwa perilaku pejabat publik harus menyatu dengan norma adat dan ajaran agama. Mengabaikannya berarti bukan hanya pelanggaran moral, tetapi juga pengkhianatan terhadap jati diri daerah serta kepercayaan rakyat.//Mldi
Artikel Normalisasi Perselingkuhan, Citra DPRD Gorontalo Terancam Hancur, Motoliango Bawa Kasus ke DPP Golkar pertama kali tampil pada HARIAN METRO.