SURABAYA — Pemerintah menegaskan arah pembangunan nasional ke depan akan berbasis pada data kependudukan. Komitmen itu diwujudkan melalui Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029 dan rencana aksi daerah yang digelar di Kantor Bappeda Jawa Timur, Rabu,(12/6). Kegiatan ini melibatkan BKKBN, Kemendagri, serta perwakilan dari Bappeda dan BKKBN empat provinsi: Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT.
Internalisasi ini dimaksudkan untuk menjadikan isu kependudukan sebagai dasar utama perencanaan pembangunan. Dalam jumpa pers, Sekretaris Utama BKKBN, Budi Setiyono, menekankan pentingnya penghitungan kebutuhan layanan dasar seiring pertambahan penduduk.
“Setiap penambahan satu penduduk memiliki korelasi langsung terhadap kebutuhan layanan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan fasilitas umum. Tanpa penghitungan yang matang, akan muncul persoalan serius seperti pengangguran, kemiskinan, hingga ketidakstabilan sosial-ekonomi dan politik,” ujar Budi.
Ia menyebut, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat memicu efek domino seperti meningkatnya kriminalitas, premanisme, dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, pembangunan berbasis data kependudukan menjadi kunci.
Sebagai contoh, kata Budi, jika suatu daerah mengalami pertambahan penduduk 30 ribu orang per tahun, maka dinas ketenagakerjaan harus mampu menyediakan jumlah lapangan kerja yang sepadan.
“Jika kepala dinas ketenagakerjaan tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, kepala daerah harus mengevaluasi dan menempatkan pejabat yang lebih kompeten,” tegas Budi.
Peta jalan ini dirancang sebagai bagian dari strategi menuju Indonesia sebagai negara maju, dengan salah satu target utama penurunan tingkat pengangguran di bawah lima persen.
“Negara maju bukan hanya dinilai dari besarnya PDB, tetapi dari kemampuannya mengelola pertumbuhan penduduk secara terintegrasi di berbagai sektor, mulai dari ketenagakerjaan, investasi, pendidikan, hingga kesehatan,” imbuhnya.
Budi juga menyoroti pentingnya ketahanan keluarga sebagai fondasi sosial nasional. BKKBN meluncurkan Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) sebagai respons atas maraknya keluarga tanpa peran ayah yang optimal.
“Saat ini, terdapat sekitar 30 persen keluarga di Indonesia yang fungsi ayahnya tidak berjalan maksimal. Padahal, keluarga yang kuat akan melahirkan negara yang kuat. GATI hadir untuk mengembalikan peran ayah sebagai pengayom dan pembimbing dalam keluarga,” jelas Budi.
Menutup pernyataannya, Budi menegaskan pentingnya penggunaan indikator kinerja berbasis kependudukan bagi seluruh kepala daerah.
“Kepala daerah yang tidak mampu mengelola pertumbuhan penduduk di wilayahnya, harus siap dievaluasi secara objektif. Jika perangkat daerah tidak dapat memenuhi target kinerja, maka harus digantikan dengan yang lebih mampu,” pungkasnya.