SURABAYA – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengkritisi pelaksanaan program Kampung Pancasila yang digagas Pemerintah Kota Surabaya.
Menurut politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe, program tersebut seharusnya diawali dengan kajian dan simulasi terlebih dahulu. Ia menilai, Pemkot tidak boleh hanya berorientasi pada hasil akhir tanpa memperhitungkan kendala serta tantangan di lapangan.
“Tapi seyogyanya, kalau ingin bikin program kemasyarakatan, lakukan kajian dulu, bikin simulasi. Jangan hanya berorientasi pada hasil, tapi juga kendala dan tantangannya,” kata Cak Yebe, Sabtu (13/9).
Ia juga menyoroti kebiasaan Wali Kota Surabaya yang kerap meluncurkan program tanpa melibatkan DPRD, bahkan sekadar diskusi awal. Menurutnya, sejumlah program strategis justru langsung dijalankan serentak di seluruh wilayah kota tanpa persiapan yang memadai.
“Yang unik, hampir semua program wali kota ini tidak pernah melibatkan DPRD, bahkan sekadar diajak diskusi. Program tiba-tiba langsung dirunning se-Surabaya,” ujarnya.
Selain itu, Cak Yebe mengkritisi mekanisme pembagian tanggung jawab pelaksanaan program yang dibebankan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) dalam hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan karena kemampuan anggaran setiap OPD tidak sama.
“Kalau OPD anggaran besar, mereka akan jor-joran untuk program ini. Tapi kalau OPD yang tidak punya anggaran besar bagaimana?” tegasnya.
Untuk efektivitas, ia menyarankan agar pelaksanaan Kampung Pancasila didahului dengan pembekalan intensif kepada lurah dan camat. Dengan begitu, nilai-nilai Pancasila bisa diturunkan secara berjenjang hingga ke masyarakat tingkat bawah.
“Kalau 153 lurah dan 31 camat diberikan pembekalan ToT (Training of Trainer) secara intensif, mereka bisa meneruskan ke jajarannya, lalu ke RW, RT, Dawis, KSH, hingga Karang Taruna,” jelasnya.
Cak Yebe juga mendorong adanya proyek percontohan sebelum program digelar serentak. Menurutnya, pilot project di satu kelurahan per zona bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan.
“Lebih baik lagi kalau ada pilot project, misalnya satu kelurahan per zona wilayah Surabaya dijadikan contoh,” tuturnya.
Ia menekankan, tujuan utama Kampung Pancasila harus difokuskan pada penguatan kultur masyarakat, khususnya generasi muda. Jika program ini gagal, Pemkot harus menyiapkan konsep baru yang lebih relevan dengan kearifan lokal.
“Kampung Pancasila nek sampe gak sukses, yo bikin maneh kampung dengan istilah baru yang mengusung kearifan lokal. Tujuannya memperkuat kultur agar terbangun fanatisme emosional arek Suroboyo,” pungkasnya.
Program Kampung Pancasila sendiri merupakan inisiatif Pemkot Surabaya untuk memperkuat nilai kebhinekaan dan semangat gotong royong di setiap kampung. Namun hingga kini, efektivitas dan arah implementasinya masih menuai pertanyaan, termasuk dari kalangan DPRD.