SURABAYA – M. Syaifuddin, Anggota Komisi A DPRD Surabaya sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Hunian Layak, mengungkapkan hasil studi bandingnya ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta ke Rusun Pasar Rumput di Jakarta.
Menurutnya, dari studi tersebut ditemukan konsep hunian vertikal yang sejalan dengan program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun tiga juta rumah. Ia menyatakan bahwa konsep rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) seperti yang diterapkan di Pasar Rumput, Jakarta, akan diadopsi di Surabaya.
“Kita akan adopsi konsep Rusunawa, di mana tidak hanya sebagai hunian, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan usaha. Di Rusun Pasar Rumput, misalnya, bagian bawahnya digunakan sebagai pasar, sementara bagian atasnya adalah hunian layak. Jadi, perumahan dan ekonomi rakyat bisa berjalan beriringan,” ujarnya, Jumat (13/6).
Politisi dari Partai Demokrat itu juga menambahkan, bahwa pihaknya tengah mempersiapkan pembahasan lebih lanjut terhadap Raperda Hunian Layak. Salah satu poin penting yang akan didorong dalam raperda tersebut adalah keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan Rusunawa, guna mengurangi ketergantungan terhadap APBD dan APBN.
“Kalau hanya mengandalkan APBN dan APBD, pembangunan rumah vertikal seperti Rusunawa tentu sulit terealisasi. Karena itu, kami akan mencoba memasukkan pasal yang memungkinkan pihak swasta ikut serta dalam pembangunannya, agar tidak membebani keuangan negara maupun daerah,” jelasnya.
Untuk mematangkan konsep tersebut, Pansus berencana mengundang Real Estate Indonesia (REI) guna meminta masukan sekaligus memfasilitasi kebutuhan para pengembang. Namun, ia menegaskan bahwa keterlibatan swasta tetap harus berada dalam koridor hukum yang berlaku.
“Selama sejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kami akan akomodasi. Swasta bisa masuk dengan nyaman, namun tetap dalam payung hukum yang jelas, termasuk soal kepastian profitnya,” pungkasnya.