SURABAYA – Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya berkomitmen penuh merevitalisasi Bahasa Jawa, khususnya Krama Inggil, di lingkungan sekolah.
Langkah ini diperkuat dengan penetapan Bahasa Jawa sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib untuk semua jenjang, dari TK hingga SMP, berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2025.
Salah satu terobosan utamanya adalah penerapan program ‘Kamis Mlipis’, di mana setiap hari Kamis sekolah di Surabaya akan mewajibkan penggunaan Bahasa Jawa. Kepala Dispendik Kota Surabaya, Yusuf Masruh menjelaskan Krama Inggil akan diintegrasikan langsung ke dalam materi Modul Ajar Bahasa Jawa.
Dispendik Surabaya optimis revitalisasi Bahasa Jawa akan berhasil, terutama dengan inisiatif ‘Kamis Mlipis’ ini.
“Kami sangat siap mendukung revitalisasi ini. Bahasa Jawa telah ditetapkan sebagai pelajaran wajib, dan Krama Inggil akan menjadi bagian tak terpisahkan dari modul ajar kami. Ini adalah langkah konkret untuk membiasakan siswa dan seluruh warga sekolah berkomunikasi dalam Bahasa Jawa, sehingga tidak hanya teori tapi juga praktik,” ujar Yusuf, Kamis (3/7).
Meskipun menyadari adanya keragaman latar belakang budaya dan kemampuan Bahasa Jawa siswa, Dispendik Surabaya memastikan bahwa semua sekolah akan menerima stimulus yang sama.
“Pengajaran akan disesuaikan dengan Bahasa Jawa khas Surabaya. Misalnya, dalam mendongeng, siswa bisa menggunakan cerita daerah dengan logat khas Surabaya seperti kata ‘rek’ atau ‘koen’, menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan,” imbuhnya.
Keseriusan Dispendik Surabaya dalam program ini juga terlihat dari koordinasi erat dengan berbagai pihak. Yusuf membeberkan, Balai Bahasa Jawa Timur telah melakukan audiensi khusus dengan Dispendik Surabaya dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Jawa.
“Ini dilanjutkan dengan rapat koordinasi antarinstansi bersama Balai Bahasa serta perwakilan dari Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kota Surabaya, yang menghasilkan penandatanganan komitmen dukungan revitalisasi Bahasa Jawa, disaksikan langsung oleh Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra,” bebernya.