SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana menyiarkan langsung proses seleksi terbuka Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai bentuk transparansi. Rencana ini mendapat sorotan dari Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko.
Menurutnya, langkah tersebut patut diapresiasi. Namun, ia menekankan bahwa transparansi tidak cukup hanya ditampilkan di layar, tetapi harus dibarengi dengan proses seleksi yang objektif dan bebas dari intervensi politik.
“Kami apresiasi niat Pemkot menyiarkan langsung proses seleksi Sekda. Tapi yang perlu diawasi bersama adalah agar keterbukaan ini tidak hanya jadi tontonan tanpa kontrol. Transparansi tidak berhenti di layar, tapi menyentuh substansi seleksi yang objektif dan bebas dari kepentingan,” ungkap Yona yang akrab disapa Cak Yebe, Selasa (3/6).
Cak Yebe menegaskan, jabatan Sekda merupakan posisi strategis dalam birokrasi Kota Surabaya karena berperan sebagai motor penggerak sinkronisasi program antara kepala daerah dan seluruh perangkat daerah.
Oleh karena itu, integritas, kapasitas manajerial, dan rekam jejak calon harus menjadi indikator utama dalam penilaian.
“Jangan sampai posisi Sekda hanya diisi oleh orang yang dekat secara politik, tapi tidak cukup kuat secara teknokratik dan organisatorik. Ini bukan jabatan politis, tapi jabatan profesional birokrasi yang menuntut kredibilitas tinggi,” tegas legislator dari Fraksi Gerindra tersebut.
Ia juga meminta panitia seleksi benar-benar memperhatikan masukan dari berbagai pihak, termasuk DPRD, agar proses berjalan adil dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. Keterlibatan lembaga pengawasan independen pun dinilai penting untuk memverifikasi proses dan hasil seleksi.
“Komisi A tentu akan melakukan pengawasan penuh terhadap proses ini. Kami ingin memastikan bahwa hasil akhir seleksi ini memang benar-benar menghasilkan sosok Sekda yang bisa menjaga netralitas ASN dan memperkuat kinerja birokrasi Pemkot,” ucapnya.
Lebih lanjut, Cak Yebe mengingatkan bahwa tantangan birokrasi ke depan semakin kompleks, mulai dari percepatan pelayanan publik berbasis digital, penguatan integritas, hingga kolaborasi dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri.
Oleh sebab itu, seleksi Sekda harus mampu melahirkan sosok pemimpin birokrasi yang visioner dan eksekutorial.
“Sekda adalah wajah dari profesionalitas Pemkot. Harus mampu jadi jembatan antara visi wali kota dan realisasi di lapangan. Jangan sampai pemilihan ini hanya melanggengkan zona nyaman atau loyalitas sempit,” tutupnya.